Dinas Pendidikan Larang PHBN Lakukan Pungutan di Sekolah

PURWAKARTA, (RN).- Dinas Pendidikan melarang panitia PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)  Kecamatan melakukan pungutan di sekolah- sekolah Purwakarta. Bahkan, Dinas Pendidikan langsung mengeluarkan surat edaran nomor: 000.1./2679-Dikdas/2024 tentang Larangan Melakukan Pungutan Hari-hari Besar Nasional. Hal tersebut dilakukan Dindik Purwakarta setelah ramainya pemberitaan oleh beberapa media online jika dinas pendidikan melakukan pungutan ke SDN 1 Margasari […]

Selengkapnya...

Diskominfo Purwakarta “Makan Ludah Sendiri”, PPK E-catalog Dipertanyakan Siapa Menjabat?

PURWAKARTA, (RN). – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta dinilai melanggar aturannya sendiri dalam paket kerja sama publikasi dengan media. Diskominfo membuat aturan kerja sama dilakukan melalui sistem E-catalog. Namun dalam pelaksanaan dalam E-catalog diikutsertakan agency. Dengan demikian, dalam program kerja bukan sistem E-catalog yang dipergunakan tapi pola agency yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat […]

Selengkapnya...

Oknum THL Diduga”Main” Proyek, KKN di Diskominfo Purwakarta Mulai Terkuak

PURWAKARTA, (RN).- Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di bidang IKP (Informasi Komunikasi dan Publikasi) Diskominfo Purwakarta mulai terkuak. Disinyalir, diduga ada permainan “nakal” antara oknum pejabat dan THL yang membuat sang THL bisa mendapatkan proyek penunjukkan langsung (PL). Dalam hal ini, bidang IKP Diskominfo  Purwakarta, disinyalir membuat kekeliruan dalam penggunaan anggaran dinas. Dari […]

Selengkapnya...

Diduga Oknum Pejabat Diskominfo Purwakarta Titip Anggaran Perjalanan Dinas tanpa Sepengetahuan Sekdis

PURWAKARTA, (RN).- Diduga ada oknum pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta yang menitipkan anggaran perjalanan dinas tanpa sepengetahuan Sekdis terkait. Seperti diberitakan riksanews.com sebelumnya, diduga terjadi tumpang tindih anggaran dalam belanja perjalanan dinas biasa di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta. Awalnya ada anggaran belanja perjalanan dinas biasa-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Januari […]

Selengkapnya...

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin : Penggunaan  Nomenklatur Dengan Kodrek  Berbeda  Berpotensi Timbulkan Implikasi Hukum

PURWAKARTA, (RN).- Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus Yasin menilai, dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan atau daerah, nomenklatur dan kodifikasi rekening (kodrek) memiliki peran penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, penggunaan  nomenklatur dengan kodrek  berbeda  berpotensi bimbulkan implikasi hukum. Hal tersebut diungkapkan Agus Yasin, Minggu (30/6/2024) menanggapi dugaan duplikasi anggaran […]

Selengkapnya...

Diduga Terjadi Tumpang Tindih Anggaran Perjalanan Dinas Diskominfo Purwakarta, Rp 120 dan Rp 157 Juta

PURWAKARTA, (RN).- Diduga terjadi tumpang tindih anggaran dalam belanja perjalanan dinas biasa di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta. Awalnya ada anggaran lbelanja perjalanan dinas biasa-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Januari 2024 sebesar Rp 120 juta dengan kode RUP  50245476, diklaim Sekdis Diskominfo, Nurfalah sebagai biaya dinas untuk satu tahun. “Kan sudah dijelaskan oleh […]

Selengkapnya...

Call Center 112 Diskominfo Layanan Air Bersih Diduga “Kangkangi” Perbup Nomor 263 Tahun 2019

PURWAKARTA, (RN).- Keberadaan Call Center 112 Diskominfo Purwakarta yang dimaksimalkan untuk membantu kebutuhan air bersih warga, diduga “kangkangi” Peraturan Bupati No 263 Tahun 2019. Sebab, layanan air bersih tidak sesuai dengan BAB V, Jenis Layanan Pasal 7 Perbup no 263. Seperti diketahui, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta  memaksimalkan layanan call center 112 untuk […]

Selengkapnya...

Sewa Call Center 112 Diskominfo Purwakarta Rp 196 Juta, Dinilai Tidak Efektif dan Pemborosan Anggaran

PURWAKARTA, (RN).- Layanan darurat call center 112 Diskominfo Purwakarta untuk membantu kebutuhan air bersih warga, dinilai tidak efektif dan pemborosan anggaran. Sebab, warga yang meminta bantuan air bersih ke call center diarahkan operator untuk bersurat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lalu apa fungsi call center air bersih Diskominfo, jika pola kerjanya seperti itu? Mereka […]

Selengkapnya...

Diduga Adanya Mark Up Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan….Diskominfo Purwakarta Rp 2,5 M VS Kota Bontang Rp 47 Juta/Tahun

PURWAKARTA,  (RN).- Diduga terjadi mark up besar-besaran dalam penggunaan anggaran belanja kawat/faxmili/internet/tv berlangganan dalam paket Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Desember 2023. Bagaimana tidak, untuk belanja tersebut Diskominfo menghabiskan Rp 2,5 miliar. Angka fantastis untuk beban biaya proyek seperti itu. Untuk perbandingan biaya jenis pekerjaan sama (belanja kawat/faxmili/internet/tv berlangganan) bulan Januari 2023 di Kota Bontang  […]

Selengkapnya...

Wooow…. Bulan Maret 2024 Diskominfo Purwakarta Diduga Keluarkan Anggaran Rp 570 Juta untuk Dua Perusahaan Media dan Agency

PURWAKARTA, (RN).- Diduga banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran kerja sama publikasi melalui E-katalog Simedkom Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta. Pada bulan Maret 2024, Diskominfo sudah mengeluarkan anggaran kerja sama publikasi melalui Simedkom sebesar Rp 570 juta. Padahal sebelum hari raya Idul Fitri 2024, banyak media tidak mendapatkan kerja sama publikasi dengan alasan tidak ada […]

Selengkapnya...