Diduga Adanya Mark Up Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan….Diskominfo Purwakarta Rp 2,5 M VS Kota Bontang Rp 47 Juta/Tahun

Pemerintahan Peristiwa

PURWAKARTA,  (RN).- Diduga terjadi mark up besar-besaran dalam penggunaan anggaran belanja kawat/faxmili/internet/tv berlangganan dalam paket Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Desember 2023.

Bagaimana tidak, untuk belanja tersebut Diskominfo menghabiskan Rp 2,5 miliar. Angka fantastis untuk beban biaya proyek seperti itu.

Untuk perbandingan biaya jenis pekerjaan sama (belanja kawat/faxmili/internet/tv berlangganan) bulan Januari 2023 di Kota Bontang  Provinsi Kalimantan Timur hanya menghabiskan anggaran Rp 47 juta/tahun.

Untuk daerah menengah seperti Kota Probolinggo, Jawa Timur yang berpenduduk 242.246 jiwa, pekerjaan belanja kawat/faxmili/internet/tv berlangganan pada 11 Juli 2022  hanya dianggarkan Rp 930 juta dengan HPS Rp 555 juta.

Sedangkan untuk level setingkat provinsi, Bali bisa menjadikan perbandingan yang layak dalam penggunaan anggaran pekerjaan belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan dengan tata kelola keuangan baik.

Wilayah besar yang pada tahun 2020, penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa hanya menghabiskan anggaran Rp 649.495.000 (enam ratus empat puluh sembilan empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.

Menyikapi adanya dugaan seperti itu, Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus Yasin, Kamis (20/6/2024) mengatakan, tentunya perlu adanya pertanggung jawaban yang jelas dari pihak Diskominfo Kabupaten Purwakarta.

Termasuk kewajaran menyangkut pengalokasian anggaran, serta jenis barang yang dibeli dan capaian program yang didanai oleh anggaran tersebut.

“Mengingat pengelolaan APBD harus dilakukan secara tertib, disiplin, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, Diskominfo juga harus terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara efektif, efisiensi, dan keadilan dalam alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Prinsip-prinsip utama dalam penggunaan APBD.

“Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Agus Yasin.

Aksi “no comment” Diskominfo

Namun sayang, pihak pejabat Diskominfo kembali melakukan aksi “no comment” saat dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.

Kabid Telekomunikasi dan informatika Diskominfo Purwakarta, Gumelar Sujoko tidak memberikan jawaban pesan WhatsApp yang dikirim wartawan riksanews.com, Kamis (20/6/2024) sore. (Vans)

Sebelumnya Rabu (19/6/2024), Kabid IKP (Informasi Komunikasi dan Publikasi) Dinas Kominfo Purwakarta, Sri Budiyanti melakukan aksi “no comment” serupa ketika dikonfirmasi terkait bidangnya. (Vans)