Wooow…. Bulan Maret 2024 Diskominfo Purwakarta Diduga Keluarkan Anggaran Rp 570 Juta untuk Dua Perusahaan Media dan Agency

Pemerintahan Peristiwa

PURWAKARTA, (RN).- Diduga banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran kerja sama publikasi melalui E-katalog Simedkom Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta.

Pada bulan Maret 2024, Diskominfo sudah mengeluarkan anggaran kerja sama publikasi melalui Simedkom sebesar Rp 570 juta.

Padahal sebelum hari raya Idul Fitri 2024, banyak media tidak mendapatkan kerja sama publikasi dengan alasan tidak ada anggaran.

Saat yang lain “menjerit”, Diskominfo mengakomodir anggaran sebesar itu untuk dua perusahaan media dan dua perusahaan agency.

Dalam lampiran Sirup LKPP hanya mencantumkan belanja jasa publikasi di media online dan belanja jasa publikasi pembangunan daerah edisi II Maret serta edisi III Maret 2024, tanpa menjelaskan nama perusahaan pemenang kerjasamanya.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Jasa Publikasi Pembangunan Daerah di Media Online Edisi-IX Juni 2024 55.000.000 E-Purchasing APBD 51912740 June 2024.

Ditambah Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Jasa Publikasi Pembangunan Daerah di Media Cetak Edisi-II Juni 2024 42.000.000 E-Purchasing APBD 51912832 June 2024.

Dalam belanja ini tampak Diskominfo  mengatur, tanpa ada keterbukaan publik perusahaan media yang diakomodir. Dengan demikian, apa fungsi Simedkom jika perusahaan-perusahaan medianya ditutupi. Ada apa dengan Simedkom?

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus Yasin yang dimintai keterangan, Kamis (20/6/2024) menilai, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD harus transparan dan akuntabel. Artinya semua informasi terkait pengeluaran harus dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Yang paling penting, semua penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kedua prinsip ini sangat penting untuk memastikan, bahwa penggunaan anggaran APBD berjalan dengan efisien dan tidak menimbulkan penyimpangan atau penyalahgunaan,” kata Agus.

Menyikapi tidak terbukanya pihak Diskominfo Kabupaten Purwakarta, dalam hal penetapan perusahaan pemenang kerja sama serta dalam mengakomodir media diduga terjadi praktik atur-atur dan tebang pilih.

“Menyangkut alasan, bahwa media yang tidak terakomodir disebabkan adanya hal-hal tertentu terkait persyaratan. Semestinya pihak Diskominfo Kabupaten Purwakarta tidak bertindak kaku, dan harus memberikan ruang kepada media-media yang terabaikan dengan prinsip berkeadilan,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran Rp 570 juta untuk empat perusahaan apa tidak over budget dan kerja sama publikasi pembangunan sebesar Rp 55 juta untuk media apa? Kepala Dinas Kominfo, Rudi Hartono tidak bisa menjawabnya.

“Coba konfirmasi ke bu kabid kang, data ada di mereka yah,” kilahnya, Kamis (20/6/2024).

Wartawan riksanews.com pun mencoba meminta jawaban kepada Kabid IKP (Informasi Komunikasi dan Publikasi) Dinas Kominfo Purwakarta, Sri Budiyanti, terkait apa cost Rp 2,4 miliar untuk kerjasama publikasi sudah habis “pelurunya” di
sampaikan, Rabu (19/6/2024) bersangkutan tidak memberikan jawaban. (Vans)