CILEGON, (RN).- Markas Daerah Tingkat II Kota Cilegon Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan RI PPPKRI SAT Bela Negara Mada II Kota Cilegon melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polres Kota Cilegon. Aksi direncanakan mengepung pintu masuk PT Krakatau Posco pada Rabu, 30 September 2026 pukul 09.00 WIB.
Aksi ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Unjuk Rasa Nomor: 0294/SPUR/PPPKRI-SAT BN II/VII/26 tertanggal 25 September 2026.
Dalam surat tersebut, massa akan berkumpul di Sekretariat Bela Negara Kota Cilegon dengan estimasi 1.500 orang, 1 unit mobil komando, 50 unit mobil, 150 motor, serta membawa spanduk, karton, 10 boks telur busuk, dan rilis pernyataan sikap.
Ahmad Holid Koordinator Aksi PPPKRI SAT Bela Negara Kota Cilegon, Ahmad Holid, membenarkan rencana aksi tersebut. Surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke Kapolres Cilegon Cq Sat Intelkam. Sabtu (26/9/26)
Ahmad Holid menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk protes atas dua persoalan. Bentuk aksinya berupa orasi, pembagian rilis, pernyataan sikap, dan aksi simbolik pelemparan telur busuk sebagai bentuk kekecewaan.
“Aksi akan kami gelar di pintu masuk PT Krakatau Posco. Massa sekitar 1.500 orang. Ini aksi damai, tapi kami bawa telur busuk sebagai simbol protes,” ujar Ahmad Holid dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.
Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden RI, Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Wali Kota Cilegon, Polda Banten, Dirut PT Krakatau Posco, Dirut PT SSS, dan pimpinan media.
Sekjen PPPKRI SAT Bela Negara Kota Cilegon, Aris Munandar, menjelaskan tuntutan pertama terkait dugaan proses tender yang tidak transparan di PT Krakatau Posco.
Menurut Aris, pihaknya mempertanyakan proses rekrutmen perusahaan kontraktor pemeliharaan (Maintenance Contractor) yakni PT Sapta Sarana Sejahtera (PT SSS) yang dinilai merugikan masyarakat lokal dan tidak memiliki permodalan yang jelas.
Ia juga menyoroti dugaan pembiaran hingga keterlibatan oknum petinggi PT SSS dalam permodalan usaha untuk pengadaan consumable, material safety, dan part material equipment untuk operasional PT Krakatau Posco, yang berujung pada dugaan penipuan berkedok kerja sama dengan janji keuntungan palsu.
“Kami minta PT Krakatau Posco menjalankan proses seleksi dan tender yang objektif sesuai prinsip Good Corporate Governance. Jangan sampai masyarakat lokal yang jadi korban,” tegas Aris Munandar.
Dugaan Kecelakaan Kerja Sementara Ketua PPPKRI SAT Bela Negara Kota Cilegon menyoroti isu kedua, yakni dugaan kecelakaan kerja yang ditutup-tutupi.
Pihaknya menduga terjadi ledakan atau kecelakaan kerja serius pada Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB yang mengakibatkan lima pekerja mengalami luka bakar serius.
PT Krakatau Posco dinilai berupaya menghindar dari sanksi hukum, investigasi, bengkaknya premi asuransi, dan rusaknya reputasi.
“Kami mendapat informasi ada 5 orang luka bakar serius akibat ledakan. Tapi perusahaan seolah menutupi. Ini yang kami minta diusut transparan,” ujar Ketua PPPKRI SAT Bela Negara Kota Cilegon. (Bud)
Hingga berita ini diterbitkan, Awak Media masih berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen PT Krakatau Posco dan PT Sapta Sarana Sejahtera terkait dua tuntutan tersebut. ***
