PURWAKARTA, (RN).- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Janaka, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta itu digelar dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pembinaan menyeluruh terhadap masyarakat jasa konstruksi, baik pelaku usaha maupun pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Pembinaan itu bertujuan agar masyarakat jasa konstruksi di tingkat kabupaten mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta daya saing.
Libatkan Lintas OPD dan 30 Penyedia Jasa
Sosialisasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melalui PPK Bidang Fisik, Dinas Pendidikan melalui PPK Bidang Fisik, Dinas Kesehatan melalui PPK Bidang Fisik, para PPK DPUTR, serta sekitar 30 peserta dari kalangan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta.
Sejumlah materi disampaikan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 oleh perwakilan UKPBJ Purwakarta, Anton Susilo, S.TP.
Selanjutnya, materi mengenai pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi disampaikan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III), Jordi Anderson, S.T.
Kegiatan juga diisi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta sosialisasi program penjaminan dari Jamkrida.
Dibuka Kadis DPUTR
Rangkaian acara dibuka oleh Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, Spd. M.M.
Kegiatan kemudian dipandu Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi (Tabang dan Bina Konstruksi), Dela Lesmanawati, S.T., M.Pwk, bersama jajaran.
Melalui kegiatan ini, DPUTR Purwakarta mendorong terbangunnya pemahaman yang sama antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dan penyedia jasa konstruksi terkait regulasi, tata kelola pekerjaan, serta mekanisme pengawasan.
Selain itu, keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dan Jamkrida menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pelaku jasa konstruksi mengenai perlindungan tenaga kerja serta aspek penjaminan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dengan adanya sosialisasi ini, penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta diharapkan semakin memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan, mutu hasil pekerjaan, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. (Red)





